Setiawati NA. 2011. Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917. Yogyakarta (ID): STPN Press dan Sajogyo Institute.


Buku ini memberi bahan renungan yang menarik bagi kita. Apa arti Reorganisasi Tanah pada masa awal abad ke-20 di Yogyakarta, tepatnya tahun 1917 itu? Penulis menunjukkan bahwa reorganisasi tersebut merupakan “modernisasi sistem pertanahan” dan ikatan-ikatan sosial-politik yang telah terbangun semula di atasnya. Di satu sisi Reorganisasi telah mampu memperkuat rakyat akan hak atas tanah dengan mengubah status rakyat yang semula mengakses tanah dengan hak anggaduh (menguasai secara aktual dalam bentuk garap) berubah menjadi hak andarbe (memiliki secara formal). Di sisi lain, Reorganisasi itu—jika menggunakan istilah sekarang—adalah  tindakan “pengadaan tanah” bagi proses pembangunan pemerintah kolonial, perluasan kesempatan ekonominya, dan kepentingan umum.

Secara sosial-budaya, Reorganisasi Tanah itu meruntuhkan sistem feodal yang terbangun secara patron-klien dalam sistem apanage (lungguh). Dalam sistem ini, tanah dimiliki oleh raja dan pengurusannya diserahkan kepada sentana dan para priyayi yang mereka ini memiliki hak ke-patuh-an (pengelolaan tanah). Pengerjaan tanah dilakukan oleh rakyat di bawah naungan para patuh dengan sistem bagi hasil. Bagi tatanan politik Keraton, kebijakan melakukan reorganisasi ini tentulah pilihan yang sangat beresiko. Sistem sosial-politik semula yang terbangun atas dasar penguasaan tanah dan relasi ketenaga-kerjaan bisa menjadi goyah. Dari perspektif ini, Keraton Yogyakarta lebih banyak dirugikan.

Bukan itu saja, tatkala tanah dimiliki secara formal dan dapat diwariskan secara turun temurun (erfelijk individueel gebruikrecht) dan menjadi komoditas perdagangan baik secara temporer (sewa-gadai) ataupun permanen (jual-beli putus) sebagaimana terjadi pada era malaise global yang juga menerpa Yogyakarta, tanah terlepas dari sendi-sendi ikatan sosial-kultural-politiknya. Terbukti, pasca Reorganisasi bermunculanlah sengketa-konflik yang disebabkan pewarisan, penjualan tanah, dan gugatan rakyat atas priyayi akibat perubahan sistem tersebut, meski bukan berarti sistem penguasaan tanah sebelumnya tanpa masalah.

Jika demikian, menarik pula melihat dari mana inisiatif Reorganisasi itu muncul, untuk kepentingan siapa, serta apa konteks yang melatarinya. Di sinilah diperlukan pemahaman menyeluruh agar peristiwa Reorganisasi itu tidak dipandang sebagai “retakan” di dalam perjalanan sejarah yang kemunculannya tanpa sebab dan proses sehingga dianggap sebagai deviasi baik dalam pengertian positif ataupun negatif.

Penetrasi ekonomi kolonial yang berkembang melalui perkebunan di atas tanah-tanah kerajaan di vorstenlanden pada era sebelumnya, menapaki tahapan yang berbeda memasuki abad ke-20. Di abad ini, politik etis menjadi argumen utama pembangunan negara Kolonial. Pertumbuhan aktifitas ekonomi perkebunan disertai populasi penduduk kulit putih-Eropa membutuhkan penyediaan tanah untuk pemantapan aktifitas mereka di perkotaan berupa ketersediaan kantor, ruang sosialita, tempat hiburan, serta pemukiman. Dibangun kantor-kantor pemerintahan, perluasan stasiun kereta api, rumah gadai, pengadilan, dan jalan. Di era kemudian, tatkala politik etis menemukan bentuknya, maka didirikanlah gedung-gedung sekolah dan rumah sakit yang luasan tanahnya, sebagaimana ditunjukkan oleh buku ini, cukup menonjol dibanding tanah peruntukan lain. Dari segi luasan, total tanah bagi peruntukan ini sebanyak 1.302.552 m2.

Dipahami secara demikian, maka praktik modernisasi sistem tanah melalui Reorganisasi itu menjadi masuk akal. Bangunan politik-kekuasaan Keraton Yogyakarta yang semula relasi elit-rakyatnya terbangun atas penguasaan tanah mengalami perubahan drastis. Para patuh yang memiliki wewenang dan segenap hak politik serta kesempatan ekonominya ditopang oleh bagi hasil dalam sistem apanase, berubah sebab didepolitisasi dengan cara diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan kolonial. Mereka mendapat imbalan gaji. Dengan demikian kebijakan formalisasi pemilikan tanah untuk rakyat dan pemekaran kelurahan sebagai unit administrasi yang keseluruhannya ini membutuhkan tanah keraton seluas 6.904.133 m2, serta pengurangan kerja wajib, pengetatan aturan sewa tanah, dan sebagainya itu, semata-mata adalah unit-unit dari kebijakan makro pemantapan negara kolonial.  Membaca secara demikian, maka pemantapan bangunan negara Kolonial-lah sebenarnya yang bertindak sebagai kekuatan penghela dari prose perubahan yang terjadi di Yogyakarta. Di sini reorganisasi tanah dipandang sebagai suatu keniscayaan yang musti ada di dalamnya.

Apakah dengan demikian era ini menjadi saksi dari ditransformasikannya secara utuh kekuasaan tradisional Yogyakarta ke dalam negara modern Kolonial Hindia Belanda? Sulit mengingkarinya. Terlebih suatu profil negara modern-kolonial selanjutnya disajikan dalam bentuk perluasan pemenuhan kebutuhan publik (sembari menyadari adanya bias ras, etnis, dan kelas di hal-hal tertentu) berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, tontonan, irigasi, dan transportasi yang ada di Yogyakarta. Pengalaman menjadi warga negara Kolonial secara kultural menemukan momentumnya. Masalah pertanahan berkontribusi dalam proses menjadi negara modern ini.

Jauh dibayangkan bahwa Reorganisasi memiliki cita-cita nasionalistik. Meski demikian, dengan segala keterbatasannya, kebijakan penataan sistem penguasaan tanah ini mendorong pemaknaan ulang hubungan antara pemerintah kolonial, keraton dan para priyayinya, serta rakyat di sisi yang lain. Inilah letak “masa depan” Reorganisasi tanah yang terjadi di Yogyakarta. Buku ini menunjukkan batas-batas itu serta merangsang imajinasi kita untuk membayangkan masa depan yang sedang berproses di tahun-tahun berikutnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *