Tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan banyak terkonsentrasi di desa-desa. Hal ini, disebabkan karena hilangnya ruang hidup masyarakat akibat industri ekstraktif yang masuk ke wilayah mereka, dan menyebabkan ketimpangan akses masyarakat terhadap tanah, sebuah ketidakadilan agraria.

Di rezim Joko Widodo, lahir kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dimaksudkan untuk perwujudan keadilan agraria. Skema redistribusi tanah merupakan satu dari dua skema reforma agraria. Dua lokasi yang pernah diteliti oleh Sajogyo Institute, yaitu Badega dan Pasawahan, menjadi lokasi implementasi skema redistribusi tanah. Namun reforma agraria di dua lokasi hanya berupa sertifikasi tanah tanpa mengatasi ketimpangan, karena tidak adanya proses registrasi tanah dan menganalisis ketimpangan terlebih dahulu. Reforma agraria untuk perwujudan keadilan agraria memerlukan 1) keterbukaan informasi, 2) proses gerakan reforma agraria yang benar, 3) inisiatif pemerintah menyelesaikan konflik agraria, 4) penambahan luasan reforma agraria, dan 5) pendidikan sosial politik serta teknologi terbarukan bagi rakyat target reforma agraria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *