Bagi MHA (Masyarakat Hukum Adat), putusan MK 35/2012, Permen LHK 32/2015, dan Permen LHK 83/2016 ini menjadi titik balik masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak kelola hutan mereka kembali. Terutama adalah hutan adat yang berada di Kawasan Hutan yang selama ini dianggap telah dikuasai oleh negara.

Namun demikian, masih ada catatan penting yang harus diperhatikan bagi semua pemangku kebijakan maupun MHA dan organisasi masyarakat dalam proses pengakuan hutan adat. Setidaknya ada 3 catatan penting yang harus diketahui, mulai dari ketidaksinkronan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat, perubahan landskap ekologi hutan, sampai kepada perubahan pola penguasaan tanah yang terjadi di dalam masyarakat adat sendiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *