Tim Peneliti Sajogyo Institute, 2019, Menakar Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (Laporan Penelitian Tiga Kebijakan Enam Contoh Kasus), Buku Laporan Penelitian.

Tahun 2010, Sajogyo Institute pernah melakukan penelitian dampak dari proses legalisasi aset (LARASITA, pemberian HGU, PPAN, tanah adat dan rezim pertambangan di pulau kecil). Begitu tanah diperdagangkan, ikatan-ikatan hubungan sosial atas tanah mulai dilepaskan. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi guncangan dalam sendi-sendi kehidupan manusia (di antaranya terlempar dari tanah pertanian di pedesaan ke pekerjaan tak tetap sebagai buruh tambang, menjadi buruh perkebunan dengan aturan yang menekan, kerja-kerja sektor informal di perkotaan dan sebagainya).

Pelemparan manusia dari tanahnya hampir terjadi di setiap lokasi penelitian Sajogyo Institute. Mulai Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Mangunwati (Jawa Barat), hingga Papua, yang tentu memiliki corak dan mekanisme penyingkiran yang sedikit berbeda.

Proses-proses legalisasi ini yang menjadi dasar Sajogyo Institute untuk menentukan lokasi penelitian. Berdasarkan pada kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) Jokowi-JK, maka Sajogyo Institute telah memilih 6 (enam) lokasi penelitian yang telah mendapatkan legalisasi dari negara. Masing-masing lokasi penelitian memiliki skema atau bentuk legalisasi yang berbeda-beda.

Bab I berisi tentang Reforma Agraria dan Legalisasi Aset di 2 (dua) lokasi legalisasi dengan skema sertifikat individu yang terletak di Badega (Kabupaten Garut) dan Pasawahan (Kabupaten Ciamis). Kedua lokasi tersebut baru saja mendapatkan redistribusi tanah dari negara, yang sifatnya perseorangan.

Bab II menjelaskan penelitian di dua tempat lainnya, terletak di Muara Gembong (Kabupaten Bekasi) dan Parung Mulya (Kabupaten Karawang). Masing-masing lokasi diberikan untuk mengelola hutan oleh negara melalui skema IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial).

Bab III berisi pengakuan hutan adat atau diberikannya hak kelola huta dari negara ke masyarakat adat. Pengakuan hutan adat tersebar di 2 (dua) lokasi, berada di Desa Jagakarsa (Kabupaten Lebak) dan Desa Tapang Semadak (Kabupaten Sekadau).

Dari sini, setidaknya, Sajogyo Institute ingin mengetahui sejauh mana kebijakan legalisasi Jokowi-JK ini mempengaruhi hubungan manusia terhadap tanahnya? Apakah semakin transaksional atau tidak terlalu banyak perubahan yang berarti? Atau ada kemungkinan lain yang justru mendorong pemantapan konsolidasi tanag, ekonomi dan kelembagaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *