Konferensi tenurial Masyarakat Sipil di Lombok telah berlangsung 6 tahun, sejak 2011 lalu. Naskah tersebut berjudul “Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial: Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil tentang Prinsip, Prasyarat, dan Langkah Mereformasi Kebijakan Penguasaan Tanah dan Kawasan Hutan di Indonesia”.

Sekitar 17 lembaga Masyarakat Sipil Indonesisa melalui naskah ini mengusulkan tiga ranah perubahan sebagai cara mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan hutan yang tersimpul dalam tiga hal, (1) perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, (2) penyelesaian konflik kehutanan, (3) perluasan wilayah kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat serta masyarakat lokal lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *