Enclosure adalah konsep penting dalam memahami bagaimana negara, secara berkelanjutan, bekerja mengukuhkan komodifikasi terhadap lahan dan sumber-sumber alam.

Melalui pendekatan historis, konsep enclosure (pemagaran) telah mewujud sepanjang mekanisme kebijakan-kebijakan sektoral dalam penguasaan lahan dan privatisasi. Mekanisme-mekanisme tersebut bertujuan secara intensif untuk memperoleh lahan skala besar dengan mengkategorisasikan penguasaan lahan (baik tanah-negara maupun kepemilikan properti pribadi), dan pemanfaatan lahan (status sebagai hutan dan tanah pertanian/non-hutan). Kategorisasi tersebut memarjinalisasikan kaum tani yang bekerja untuk setitik kecil lahan bersama tenaga kerja keluarga.

Perjuangan kaum tani dalam mengakses sepotong kecil sedangkan bersamaan dengan itu perusahaan-perusahaan besar secara berkelanjutan dengan cara menggebu-gebu berekspansi menguasai lahan hingga berjuta hektar. dekolonisasi kebijakan lahan melalui UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) secara tiba-tiba terpental seiring pergantian rezim dari Orde Soekarno ke Orde Soeharto (Orde Baru). Berhentinya usaha dekolonisasi itu secara sistematis telah memicu proses pemagaran. Ketika Orde Baru jatuh pada Mei 1998, tuntutan rakyat terhadap implementasi UUPA telah dipenuhi melalui TAP MPR No. IX/2001 dalam ketentuan memajukan land reform dan sinkronsasi kebijakan pertanahan. Namun, agenda tersebut terlihat mandek akibat masih berjalannya kekuatan pihak-pihak penguasa lahan luas berskala besar.

Working paper ini mencoba untuk memahami dinamika kebijakan pertanahan yang dipakai untuk memfasilitasi komodifikasi lahan. Dengan mengelaborasi kata-kata kunci dalam konteks kebijakan pertanahan tersebut, kita akan memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana mekanisme pemagaran dapat mewujud di dalam kebijakan pertanahan.

Working Paper ini dapat diunduh melalui link di bawah ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *